Joko Widodo

Ir. H. Joko Widodo (lahir di Surakarta, 21 Juni 1961, umur 51 tahun), atau yang lebih akrab dipanggil Jokowi, adalah Presiden Republik Indonesia ke-7 berpasangan dengan Wakil Presiden H Muhammad Yusuf Kalla, yang sebelumnya adalah seorang Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Wakil Gubernur Basuki Cahaya Purnama ( Ahok) terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2012. Ia merupakan gubernur ke-17 yang memimpin ibu kota Indonesia.

Sebelumnya, Jokowi menjabat Wali Kota Surakarta (Solo) selama dua periode, 2005-2010 dan 2010-2015, namun baru 2 tahun menjalani periode keduanya, ia mendapat amanat dari warga Jakarta untuk memimpin Ibukota Negara. Dalam masa jabatannya di Solo, ia didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil walikota. Ia dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.


Masa kecil

Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo. Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai pekerjaan menggergaji di umur 12 tahun. Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali di masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Walikota Surakarta saat harus menertibkan pemukiman warga.

Masa kuliah dan berwirausaha

Dengan performa akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya.

Selepas kuliah, ia bekerja di BUMN, namun tak lama memutuskan keluar dan memulai usaha dengan menjaminkan rumah kecil satu-satunya, dan akhirnya berkembang sehingga membawanya bertemu Micl Romaknan, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, Jokowi. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya.

Karier politik
Wali kota Surakarta

Dengan berbagai pengalaman di masa muda, ia mengembangkan Solo yang buruk penataannya dan berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas luar negeri.

Rebranding Solo

Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan Kota Solo yaitu "Solo: The Spirit of Java". Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya. Sebagai tindak lanjut branding ia mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007 Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran.

Mendamaikan Keraton Surakarta

Pada tanggal 11 Juni 2004, Paku Buwono XII wafat tanpa sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota, sehingga terjadi pertentangan antara kedua putranya, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan (SDISKS) Paku Buwono XIII dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan. Selama tujuh tahun ada dua raja yang ditunjuk oleh kedua pihak di dalam satu Keraton.

Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah Republik Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil atau Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat perwakilan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun konflik belum selesai karena beberapa keluarga keraton masih menolak penyatuan ini.

Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di Korikamandoengan. Jokowi akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam pertentangan. Pada tanggal 4 Juni 2012 akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.

Penghargaan

Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008". Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih pula dalam "10 Tokoh 2006" atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian akan menjadi pendampingnya di Pilgub DKI tahun 2012.

Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat.Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil.

Gubernur Jakarta

Suasana di posko pemenangan Jokowi di Jalan Borobudur 22
Lihat pula: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, 2012

Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sebagai wakil, Basuki T Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar telah sepakat mendukung Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur.

Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon petahana yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam satu putaran. Selain itu, PKS yang meraup lebih dari 42 persen suara untuk Adang Daradjatun di pilkada 2007 juga mengusung Hidayat Nur Wahid yang sudah dikenal rakyat sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009. Dibandingkan dengan partai lainnya, PDIP dan Gerindra hanya mendapat masing-masing hanya 11 dan 6 kursi dari total 94 kursi, jika dibandingkan dengan 32 kursi milik Partai Demokrat untuk Fauzi Bowo, serta 18 Kursi milik PKS untuk Hidayat Nur Wahid. Namun LP3ES sudah memprediksi bahwa Jokowi dan Fauzi Bowo akan bertemu di putaran dua.

Hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada hari pemilihan, 11 Juli 2012 dan sehari setelah itu, memperlihatkan Jokowi memimpin, dengan Fauzi Bowo di posisi kedua. Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Walikota Solo 2010 serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya.

Pilkada 2012 putaran kedua

Jokowi berusaha menghubungi dan mengunjungi seluruh calon, termasuk Fauzi Bowo, namun hanya berhasil bersilaturahmi dengan Hidayat Nur Wahid dan memunculkan spekulasi adanya koalisi di putaran kedua.Setelahnya, Fauzi Bowo juga bertemu dengan Hidayat Nur Wahid.

Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama, malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo. Hubungan Jokowi dengan PKS juga memburuk dengan adanya tudingan bahwa tim sukses Jokowi memunculkan isu mahar politik Rp 50 miliar. PKS meminta isu ini dihentikan, sementara tim sukses Jokowi menolak tudingan menyebutkan angka imbalan tersebut. Kondisi kehilangan potensi dukungan dari partai-partai besar diklaim Jokowi sebagai fenomena "Koalisi Rakyat melawan Koalisi Partai". Klaim ini dibantah pihak Partai Demokrat karena PDI Perjuangan dan Gerindra tetap merupakan partai politik yang mendukung Jokowi, tidak seperti Faisal Basri dan Hendrardji yang merupakan calon independen. Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS, Jusuf Kalla dari Partai Golkar, Indra J Piliang dari Partai Golkar, serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.

Pertarungan politik juga merambah ke dunia media sosial dengan peluncuran Jasmev, pembentukan media center, serta pemanfaatan media baru dalam kampanye politik seperti Youtube. Pihak Fauzi Bowo menyatakan juga ikut turun ke media sosial, namun mengakui kelebihan tim sukses dan pendukung Jokowi di kanal ini.

Putaran kedua juga diwarnai berbagai tudingan kampanye hitam, yang antara lain berkisar dalam isu SARA, isu kebakaran yang disengaja, korupsi, dan politik transaksional.

Menjelang putaran kedua, berbagai survei kembali bermunculan yang memprediksi kemenangan Jokowi, antara lain 36,74% melawan 29,47% oleh SSSG, 72,48% melawan 27,52% oleh INES, 45,13% melawan 37,53% dalam survei elektabilitas oleh IndoBarometer, 45,6% melawan 44,7% oleh Lembaga Survei Indonesia.

Setelah pemungutan suara putaran kedua, hasil penghitungan cepat Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai pemenang dengan 53,81%. Sementara rivalnya, Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli mendapat 46,19%.Hasil serupa juga diperoleh oleh Quick Count IndoBarometer 54.24% melawan 45.76%, dan lima stasiun TV. Perkiraan sementara oleh metode Quick Count diperkuat oleh Real Count PDI Perjuangan dengan hasil 54,02% melawan 45,98%, Cyrus Network sebesar 54,72% melawan 45,25%.[59] Dan akhirnya pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017 menggantikan Fauzi Bowo - Prijanto.

Pasca Pilkada 2012

Setelah resmi menang di perhitungan suara, Jokowi masih diterpa isu upaya menghalangi pengunduran dirinya oleh DPRD Surakarta., namun dibantah oleh DPRD.Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menyatakan akan turun tangan jika masalah ini terjadi, karena pengangkatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak dianggap melanggar aturan mana pun jika pada saat mendaftar sebagai Calon Gubernur sudah menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya jika terpilih, dan benar-benar mengundurkan diri setelah terpilih. Namun setelahnya, DPR merencanakan perubahan terhadap Undang-Undang No 34 tahun 2004, sehingga setalah Jokowi, kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya pada saat mendaftarkan diri sebagai calon.

Atas alasan administrasi terkait pengunduran diri sebagai Walikota Surakarta dan masa jabatan Fauzi Bowo yang belum berakhir, pelantikan Jokowi tertunda dari jadwal awal 7 Oktober 2012 menjadi 15 Oktober 2012. Acara pelantikan diwarnai perdebatan mengenai biaya karena adanya pernyataan Jokowi yang menginginkan biaya pelantikan yang sederhana. DPRD kemudian menurunkan biaya pelantikan menjadi Rp 550 juta, dari awalnya dianggarkan Rp 1,05 Miliar dalam Perubahan ABPD. Acara pelantikan juga diramaikan oleh pedagang kaki lima yang menggratiskan dagangannya.

Sehari usai pelantikan, Jokowi langsung dijadwalkan melakukan kunjungan ke masyarakat.

Protes serikat buruh atas UMP

Selanjutnya, pada 24 Oktober 2012 yang lalu, terjadi unjuk rasa di Balaikota yang dilakukan sekumpulan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Awalnya buruh menuntut kenaikan UMP menjadi Rp 2,79Juta, yang ditanggapi ajakan dialog oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan perwakilan buruh. Akhirnya disepakati penggunaan angka survei Kecukupan Hidup Layak bulan terakhir, dari sebelumnya yang dirata-rata dari data Februari 2012 hingga Oktober 2012, serta berbagai poin lainnya sehingga menjadi 13 kesepakatan.

Jokowi kemudian menyerahkan penghitungan UMP yang layak kepada Dewan Pengupahan yang awalnya memunculkan rekomendasi angka Rp1,9Juta. Namun sidang ini diganggu oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya, sehingga angka ini baru mewakili kepentingan pengusaha. Akhirnya disepakati oleh berbagai pihak bahwa Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 2,2 Juta yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengupahan.

Jokowi melakukan berbagai konsultasi, termasuk dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat untuk menentukan UMP yang tepat bagi buruh di DKI Jakarta agar tidak mengalami ketimpangan dengan daerah penyangga, namun masih layak untuk dinikmati pekerja.

Penetapan UMP oleh Jokowi masih menunggu adanya kesepakatan Pengusaha dan Buruh, dan ditambahi alasan "Menunggu Hari Baik". Sehingga hingga 18 November 2012, UMP yang berlaku masih sebesar Rp 1,5 Juta.

Rofiul Is-One

Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono (born 9 September 1949) is an Indonesian politician and retired Army general officer who has been President of Indonesia since 2004.

Yudhoyono won the 2004 presidential election, defeating incumbent President Megawati Sukarnoputri. Widely known in Indonesia by his initials "SBY", he was sworn into office on 20 October 2004, together with Jusuf Kalla as Vice President. He ran for re-election in 2009 with Boediono as his running mate, and won with an outright majority of the votes in the first round of balloting; he was sworn in for a second term on 20 October 2009.

Susilo Bambang Yudhoyono was born in Tremas, a village in Arjosari, Pacitan Regency, East Java, to a lower-middle class family and is the son of Raden Soekotjo and Siti Habibah.

His name is Javanese, with Sanskrit roots.Susilo comes from the words su-, meaning good and -sila, meaning behaviour, conduct or moral. Bambang is a traditional boy name in Javanese, meaning knight. Yudhoyono comes from the words yuddha -meaning battle, fight; and yana, meaning journey. Thus his name roughly translates to `well behaved knight`.

Yudhoyono had wanted to join the army since he was a child. In school, he developed a reputation as an academic achiever, excelling in writing poems, short stories, and play-acting[citation needed]. Yudhoyono was also talented in music and sport, reflected when he and his friends established a volleyball club called Klub Rajawali and a band called Gaya Teruna.

When he was in fifth grade, Yudhoyono visited the Indonesian Armed Forces Academy (AKABRI). After seeing the soldiers training there and perhaps inspired by his own father's career, Yudhoyono became determined to join Indonesian Armed Forces and become a soldier. Yudhoyono planned to enlist after graduating from high school in 1968; however, he missed the registration period.

Yudhoyono then became a student at the Tenth of November Institute of Technology before entering the Vocational Education Development Center in Malang, East Java. There, he was able to prepare everything for the next phase of his education at Akabri. Yudhoyono officially entered AKABRI in 1970 after passing the test in Bandung.

Military career

Cadet First Sergeant Major ("Sersan Mayor Satu Taruna") Yudhoyono, 1973.

Yudhoyono spent three years at Indonesian Armed Forces Academy (AKABRI) and became the Commander of the Cadet Corps Division there. He graduated from AKABRI as second lieutenant in 1973, and as the best graduate of the year, received the prestigious Adhi Makayasa medal from President Suharto.

After graduating, Yudhoyono joined the Army Strategic Reserve (Kostrad) and became a platoon commander in the 330th Airborne Battalion. Aside from leading his troops, Yudhoyono was also tasked with giving the battalion soldiers lessons on general knowledge and English. Yudhoyono's proficiency in English was one of the reasons why he was sent to the United States to undertake the Airborne and Ranger Courses at Fort Benning in 1975.

Yudhoyono returned to Indonesia in 1976 where he became a platoon commander in the 305th Battalion and assigned to Indonesian-occupied East Timor. Yudhoyono had several tours of duty there and, like many other Indonesian officers involved in the occupation of East Timor, was accused of committing war crimes. However, Yudhoyono has never been charged with any specific act. From East Timor, Yudhoyono became a mortar platoon commander in 1977, an operations officer for an airborne brigade from 1977 to 1978, and a battalion commander at Kostrad from 1979 to 1981. Yudhoyono then spent 1981 and 1982 working at the Army headquarters.

While working at the Army headquarters, Yudhoyono was sent to the United States again, this time to participate in the Infantry Officer Advanced Course at Fort Benning and in training with the 82nd Airborne Division. Yudhoyono also spent time in Panama and went through the jungle warfare school. When Yudhoyono returned in 1983, he was made Commander of the Infantry Trainers' School. It was not long before he was abroad again, this time to Belgium and West Germany, to undertake the Antitank weapons Course. In 1985, Yudhoyono also took a Battalion Commando Course in Malaysia.

From 1986 to 1988, Yudhoyono served with the Udayana Area Military Command, which covers Bali and the Lesser Sunda Islands. Yudhoyono was a battalion commander from 1986 to 1988 and was part of the operational staff in 1988. In 1989, Yudhoyono became a lecturer at the Army Staff College (Seskoad) and delivered a presentation entitled "ABRI's Professionalism at the Present and in the Future". Together with Agus Wirahadikusumah, Yudhoyono published a book entitled "The Challenges of Development".

Whilst at Seskoad, Yudhoyono also took the opportunity to further his own military education. He went to the US Army Command and General Staff College at Fort Leavenworth, Kansas. While in the United States, he took the opportunity to obtain an MA degree in business management from Webster University in 1991.

In 1992, Yudhoyono was transferred to the Army Information Department and worked as a speech writer for General Edi Sudrajat, the Army Chief of Staff. In 1993, when Edi became Commander of the Military of Indonesia (ABRI), Yudhoyono joined Edi's personal staff. Edi did not last long as ABRI Commander and Yudhoyono was then transferred back to Kostrad where he became a brigade commander. A year later, Yudhoyono was the Operations Assistant at Jaya (Jakarta) Military Area Command before taking command IV/Diponegoro Military Area Command in Central Java. Yudhoyono had one more stint overseas when he became Indonesia's chief military observer of the United Nation Peacekeeping Force in Bosnia in 1995–96.

When Yudhoyono returned to Indonesia, he was made KODAM Jaya chief of staff before being appointed as KODAM II/Sriwijaya commander. In this position, Yudhoyono was responsible for military operations in southern Sumatra.He served in this position until 1997, when he was appointed chief of staff for social-political affairs. At the same time, he was also appointed Chairman of the ABRI Faction in the People's Consultative Assembly General Session and participated in Suharto's election to a seventh term as President.

During the days which would lead to Suharto's resignation in May 1998, Yudhoyono and pro-reform ABRI officers conducted meetings and discussions with Nurcholish Madjid, a secular pro-reform Muslim leader. From his discussions, Yudhoyono accepted the fact that Suharto should resign but like the ABRI officers who went to the meeting with him, was reluctant to withdraw their support of Suharto publicly, much less ask for Suharto's resignation.Nevertheless the pressure would eventually become too much for Suharto, who resigned on 21 May 1998.

As Indonesia entered the reform era, ABRI's popularity, because of its association with Suharto, was at an all time low. To de-emphasize ABRI's political role, Xudhoyono's Chief of Staff for social-political affairs was renamed chief of staff for territorial affairs and in 1999, ABRI was renamed TNI and the Indonesian National Police (Polri) was split off. At this time, Yudhoyono's popularity began to increase[citation needed] as he offered ideas and concepts to reform the military and nation. He did this by combining the strong reformist sentiment of the time with TNI's concern for security and stability. Yudhoyono then became known in the media as "the thinking general".

Education

Yudhoyono also studied in the United States, where he received his Masters degree in Management from Webster University in 1991. He subsequently earned his PhD in agricultural economics from the Bogor Agricultural University on 3 October 2004, two days before his presidential victory was announced. His dissertation is entitled "The Rural and Agricultural Development as an Effort to Alleviate Poverty and Unemployment: a political economic analysis of fiscal policy".[citation needed] He was also awarded with two honorary doctorates in 2005, respectively in the field of law from his alma mater, Webster University, and in political science from Thammasat University in Thailand.

Family

The Yudhoyonos in a family outing, from left: Annisa Larasati Pohan, First Lady Ani Bambang, Edhie Baskoro Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono and President Yudhoyono.

The name Yudhoyono is not an inherited surname; most Javanese do not have surnames. Rather, he chose it for his military name-tag, and it is how he is referred to abroad. His children go by the name Yudhoyono, and in formal meetings and functions he is addressed as Dr Yudhoyono. In Indonesia, he is referred to in some media as Susilo and is widely known as "SBY".

Yudhoyono lives both in the Presidential Merdeka Palace in Jakarta and his family residence in Cikeas, Bogor with his wife, Ani Bambang Yudhoyono. First Lady Ani Yudhoyono holds a political science degree from Merdeka University, and was the first vice chairman of her husband's Democratic Party. She is the eldest child of General (Ret.) Sarwo Edhie Wibowo, one of Indonesia's high-profile generals.

The family's eldest son, Captain Agus Harimurti Yudhoyono (born 1978), graduated from Taruna Nusantara High School in 1997 and the Indonesian Military Academy in 2000 and is a holder of the Adhi Makayasa Medal like his father, continuing family tradition as the best graduate of the Military Academy. In July 2006, Agus graduated from the Institute of Defense and Strategic Studies, Singapore with a masters degree in strategic studies, and is currently studying at Harvard University. Yudhoyono gave a speech at Harvard Kennedy School in September 2009 and joked that his son became "another Harvard student working for" him – some of Yudhoyono's ministers and military generals also went to Harvard. He is married to Annisa Larasati Pohan, a fashion model and the daughter of a former Bank Indonesia vice-president. The couple's daughter and Yudhoyono's only grandchild, Almira Tunggadewi Yudhoyono, was born on 17 August 2008.

The family's younger son, Edhie Baskoro Yudhoyono(born 1982), received his bachelor degree in Economics from the Curtin University of Technology, in Perth, Western Australia and his Master Degree from the Institute of Defense and Strategic Studies, Singapore. In the 2009 general election, Edhie was elected as member of Parliament from the Democratic Party and currently sits as a member of Parliament's Commission 1 dealing with international affairs.

adapted from : http://en.wikipedia.org/wiki/Susilo_Bambang_Yudhoyono

Rofiul Is-One

Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid, born Abdurrahman Addakhil (7 September 1940 – 30 December 2009), colloquially known as About this sound Gus Dur, was an Indonesian Muslim religious and political leader who served as the President of Indonesia from 1999 to 2001. The long-time president of the Nahdlatul Ulama and the founder of the National Awakening Party (PKB), Wahid was the first elected president of Indonesia after the resignation of Suharto in 1998.

Like many Indonesian names, "Abdurrahman Wahid" does not contain a family name. The name "Wahid" is patronymic. His popular nickname Gus Dur, is derifed from Gus, a common honorific for a son of kyai, from short-form of bagus ('handsome lads' in Javanese language); and Dur, short-form of his name, Abdurrahman.

Abdurrahman ad-Dakhil Wahid was born on the fourth day of the eighth month of the Islamic calendar in 1940 in Jombang, East Java to Abdul Wahid Hasyim and Siti Solichah. This led to a belief that he was born on 4 August; instead, using the Islamic calendar to mark his birth date meant that he was actually born on 4 Sha'aban, equivalent to 7 September 1940. He was named after Abd ar-Rahman I of the Umayyad Caliphate who brought Islam to Spain and was thus nicknamed "ad-Dakhil" ("the conqueror"). His name is stylized in the traditional Arabic naming system as "Abdurrahman, son of Wahid".

He was the firstborn out of his five siblings, and Wahid was born into a very prestigious family in the East Java Muslim community. His paternal grandfather, Hasyim Asy'ari was the founder of Nahdlatul Ulama (NU) while his maternal grandfather, Bisri Syansuri was the first Muslim educator to introduce classes for women.Wahid's father, Wahid Hasyim, was involved in the Nationalist Movement and would go on to be Indonesia's first Minister of Relifious Affairs.

In 1944, Wahid moved from Jombang to Jakarta where his father was involved with the Consultative Council of Indonesian Muslims (Masyumi), an organization established by the Imperial Japanese Army which occupied Indonesia at the time. After the Indonesian Declaration of Independence on 17 August 1945, Wahid moved back to Jombang and remained there during the fight for independence from the Netherlands during the Indonesian National Revolution. At the end of the war in 1949, Wahid moved to Jakarta as his father had received appointment as Minister of Religious Affairs. Wahid went about his education in Jakarta, going to KRIS Primary School before moving to Matraman Perwari Primary School. Wahid was also encouraged to read non-Muslim books, magazines, and newspapers by his father to further broaden his horizons. Wahid stayed in Jakarta with his family even after his father's removal as Minister of Religious Affairs in 1952. In April 1953, Wahid's father died after being involved in a car crash.

In 1954, Wahid began Junior High School. That year, he failed to graduate to the next year and was forced to repeat. His mother then made the decision to send Wahid to Yogyakarta to continue his education. In 1957, after graduating from Junior High School, Wahid moved to Magelang to begin Muslim Education at Pesantren (Muslim School) Tegalrejo. He completed the pesantren's course in two years instead of the usual four. In 1959, Wahid moved back to Jombang to Pesantren Tambakberas. There, while continuing his own education, Wahid also received his first job as a teacher and later on as headmaster of a madrasah affiliated with the Pesantren. Wahid also found employment as a journalist for magazines such as Horizon and Majalah Budaya Jaya.

Wahid was married to Sinta Nuriyah with whom he had four daughters: Alissa Qotrunnada Munawaroh, Zannuba Arifah Chafsoh (popularly known as Yenny Wahid), Annita Hayatunnufus, and Inayah Wulandari.

In late December 2009 Wahid asked to be taken to visit Rembang (situated in Central Java) and Jombang despite his poor health. He had previously been admitted into a hospital just before he left Jakarta. During his visit to Rembang and Jombang his health worsened and Wahid was admitted into a hospital in Jombang on 24 December 2009. Following his return to Jakarta the next day, he was admitted into Cipto Mangunkusumo Hospital in Central Jakarta in order to undergo dialysis.He underwent dental surgery on 28 December after complaining of toothache. Wahid died on 30 December at approximately 6:45 p.m. local time (UTC+7) after his condition deteriorated because of complications from kidney disorders, heart disease and diabetes. President Susilo Bambang Yudhoyono visited Wahid shortly before his death A state funeral was held for Wahid on 31 December, and flags were flown at half-staff for seven days.He was buried next to the graves of his grandfather and parents at his birthplace, Jombang, East Java.

adapted from : http://en.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid

Rofiul Is-One

Mr Soekarno

Sukarno was the leader of his country's struggle for independence from the Netherlands and was Indonesia's first President from 1945 to 1967. He was replaced by one of his generals, Suharto (see Transition to the New Order), and remained under house arrest until his death.
The spelling "Sukarno" is frequently used in English as it is based on the newer official spelling in Indonesia since 1947 but the older spelling Soekarno, based on Dutch orthography, is still frequently used, mainly because he signed his name in the old spelling. Official Indonesian presidential decrees from the period 1947–1968, however, printed his name using the 1947 spelling. The Soekarno–Hatta International Airport which serves near Jak`rta, the capital of Indonesia for example, still uses the older spelling.

Indonesians also remember him as Bung Karno or Pak Karno. Like many Javanese people, he had only one name; in religious contexts, he was occasionally referred to as "Achmed Sukarno".The name Soekarno means "Good Karna" in Javanese.

Sukarno married Siti Oetari in 1920, and divorced her in 1923 to marry Inggit Garnasih, whom he divorced c. 1943 to marry Fatmawati. Sukarno also married Hartini in 1954, after which he and Fatmawati separated without divorcing. In 1959 he married a third wife, the then 19-year old Japanese hostess Naoko Nemoto (renamed Dewi Sukarno). In the early 1960s, Sukarno went on to marry 4 more wives: Kartini Manoppo; Yurike Sanger; Heldy Djafar; Amelia de la Rama.

Megawati Sukarnoputri, who served as the fifth president of Indonesia, is his daughter by his wife Fatmawati. Her younger brother Guruh Sukarnoputra (born 1953) has inherited Sukarno's artistic bent and is a choreographer and songwriter, who made a movie Untukmu, Indonesiaku (For You, My Indonesia) about Indonesian culture. He is also a member of the Indonesian People's Representative Council for Megawati's Indonesian Democratic Party – Struggle. His siblings Guntur Sukarnoputra, Rachmawati Sukarnoputri and Sukmawati Sukarnoputri have all been active in politics. Sukarno had a daughter named Kartika by Dewi Sukarno. In 2006 Kartika Sukarno married Frits Seegers, the Netherlands-born chief executive officer of the Barclays Global Retail and Commercial Bank. Other offspring include Taufan and Bayu by his wife Hartini, and a son named Toto Suryawan Soekarnoputra (born 1967, in Germany), by his wife Kartini Manoppo.

adapted from : http://en.wikipedia.org/wiki/Soekarno

Rofiul Is-One